Translate

Kamis, 30 Oktober 2014

Pancasila Dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia

A.    Sejarah Kelahiran Pancasila dan Piagam Jakarta
         Sebelum negara Indonesia terbentuk pada tanggal 17 Agustus 1945, bentuk pemerintah adalah kerajaan. Aba ke-16 bangsa Eropa, sepeti Belanda mulai masuk ke Indonesia dan terjadilah perubahan politik kerajaan yang berkaitan dengan perebutan hegemoni.
         Badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan atau (Jepang: Dokuritsu Junbi Cosakai atau dilafalkan Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai) adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukanbalatentara jepang pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari Ulang Tahun Kaisar Hirihito. BPUPKI beranggotakan 63 Orang yang diketuai oleh Radjiman Wedyodiningrat dengan wakil ketua Hibangase Yosio (orang jepang) dan Raden Panji Soeroso.
         Pada sidang pertama BPUPKI (29 Mei – 1 Juni) dengan pembicaranya adalah Mr. Muh. Yamin, Mr. Soepomo, Drs. Moh. Hatta, dan Ir. Soekarno dibahas rancangan usulan negara.
         Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membubarkan BPUPKI dan membentuk panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau (Jepang Dokuritsu Junbi Inkai) beranggota 21 orang  sebagai upaya pencerminan perwakilan etnis, 12 orang dari jawa, 3 orang dari sumatera, 2  orang dari sulawesi, 1 orang dari kalimantan,  orang Nusa Tenggara, 1 orang Maluku, 1 orang Tionghoa.
         Rapat pertama diadakan di gedung Chuo Sangi In di jalan Pejambon 6 Jakarta yang saai ini dikenal dengan nama gedung Pancasila.
            29 Mei 1945 , Mr. Muhammad Yamin dalam pidato singkatnya mengemukakan Lima Asas Yaitu:
·   Peri Kebangsaan
·   Peri Kemanusiaan
·   Peri Ketuhanan
·   Peri Kerakyatan
·   Peri Kesejahteraan Rakyat
      31 Mei 1945, Prof. Dr. Mr. Soepomo mengusulkan lima asas Yaitu:
·   Persatuan
·   Keseimbangan Lahir dan Batin
·   Kekeluargaan
·   Keadilan Rakyat
·   Musyawarah
      1 Juni 1945 Soekarno mengusulkan lima asas pula yng disebut pancasila, yaitu:
·   Nasionalisme
·   Internasionalisme
·   Mufakat atau Demokrasi
·   Kesejahteraan Sosial
·   Ketuhanan Yang Maha Esa
                                       masa antara Rapat Pertama dan Kedua
      dalam masa reses (masa istirahat) antara sidang BPUPKI I dengan sidang BPUPKI II, masih belm menemukan kesepakatan untuk perumusan dasar Negara, sehingga dibentuklah panitia kecik untuk menggodok berbagai masukan, panitia kecik beranggotakan 9 orang dan dikenal pula sebagai panitia 9 dengan susunan sebagai berikut:
·         Ir. Soekarno (ketua).
·         Drs. Moh. Hatta (Wakil Ketua).
·         Mr. Achmad Soebarjo (Anggota)
·         Mr. Muhammad Yamin (Anggota).
·         K.H. Wachid Hasyim (Anggota).
·         Abdul Kahar Muzakir (Anggota).
·         Abikoesno Tjokrosoekoso (Anggota).
·         H. Agus Salim (Anggota).
·         Mr.A.A. Maramis (Anggota).
         Panitia 9 berhasil merumuskan Piagam Jakarta yang merupakan hasil kompromi tentang dasar neagara indonesia. Piagam Jakarta disetujui tanggal 22 Juni 1945 antara pihak Islam dan Kaum Kebangsaan (Nasionlis).
         Dalam piagam Jakarta terdapat lima butir yang kemudian menjadi pancasila, sebagai berikut:
·         Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
·         Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
·         Persatuan Indonesia.
·         Kerakyatan yang dipimpin oleh Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan.
·         Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.
         Saat penyusunan UUD pada sidang kedua BPUPKI, piagam Jakarta dijadikan Muqaddimah (preambule). Selanjutnya pada pengesahan UUD 1945 18 Agustus 1945 oleh PPKI, istilah Muqaddimah diubah menjadi Pembukaan UUD setelah butir pertama diganti dengan ketuhanan yang maha esa yang dilakukan oleh Drs. M. Hatta atas usul A.A. Maramis setelah berkonsultasi dengan Teuku Muhammad Hassan, Kasman Singodimedjo, dan Ki Bagus Hadikusumo.
         Naskah piagam jakarta ditulis menggunakan ejaan Republik dan ditandatangani oleh Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, A.A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakir, H.A. Salim, Achmad Subardjo, Wahid Hasdjim, dan Muhammad Yamin.
B.     Gerakan 30 September
         Gerakan 30 September atau yang disingkat dengan G30SPKI, gestapu (gerakan september tiga puluh), gestok (gerakan satu Oktober) adalah sebuah peristiwa yang terjadi pada malam hari tanggal 30 september sampai awal 1 Oktober 1965. Dalam peristiwa tersebut 6 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam usaha percobaan Kudeta yang kemudian dituduhkan kepada Partai Komunis Indonesia.
         PKI merupakan Partai Komunis yang terbesar di seluruh Dunia, di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya.
         Pada era “Demokrasi Terpimpin” kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan Kaum Burjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapat ekspor menurun, foreign reserves menurun, inflasi terus menaik, korupsi birokrat dan militer menjadi wabah.
C.    Sejarah Penciptaan Lambang Garuda Pancasila
         Sultan Hamid II  adalah Pencipta lambang Garuda Pancasila, yang terlahir dengan nama syarif abdul hamid alkadrie, putra sulung sultan pontianak, yaitu sultan syarif muhammad alkardie. Lahir di pontianak tanggal 12 juli 1913.
         Syarif menempuh pendidikan ELS di sukabumi, Pontianak, Yogyakarta, dan Bandung. HBS di bandung satu tahun, THS bandung tidak tamat, kemudian KMA di Breda, Negeri Belanda hingga tamat dan meraih pangkat letnan pada kesatuan tentara hindia belanda.
         Sewaktu Republik Indonesia dibentuk, Sultan Hamid diangkat menjadi menteri Negara Zonder Porto Folio dan selama jabatan menteri negara itu ditugaskan Presiden Soekarno merencanakan, merancang, dan merumuskan gambar lambang negara.
         Transkip rekaman dialog Sultan Hamid II dengan Masagung (1974) disebutkan “ide perisai pancasila” muncul saat sultan hamid II sedang merancang lambang negara. Dia teringat ucapan presiden Soekarno bahwa lambang negara hendaknya mencerminkan pandangan hidup bangsa, dasar negara indonesia, dan sila-sila dari dasar negara, yaitu Pancasila divisualisasikan dalam lambang negara.
         10 Januari 1950 dibentuk Panitia Teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah koordinator Menteri Negara Zonder Porto Folio Sultan Hamid II yaang bertugas menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah. 
         Setelah rancangan terpilih, dialog intensif antara perancang (Sultan Hamid II), Presiden RIS Soekarno dan Perdana Menteri Mohammad Hatta, terus dilakukan untuk keperluan penyempurnaan rancangan itu. Terjadi kesepakatan antara mereka bertiga untuk mengganti pita yang di cengkeram Garuda, yang semula adalah pita merah putih menjadi pita putih dengan menambahkan semboyan “Bhineka Tunggal Ika”.
         8 Februari 1950, rancangan final lambang negara yang dibuat menteri Negara RIS, Sultan Hamid II diajukan kepada Presiden Soekarno. Rancangan tersebut mendapat masukan dari partai Masyumi yang merasa keberatan terhadap gambar burung garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai karena menganggapnya bersifat mitologis.
         Sultan Hamid II kembali mengajukan rancangan yang telah di sempurnakan berdasarkan aspirasi yang berkembang, sehingga tercipta bentuk Rajawali-Garuda Pancasila. Di singkat Garuda Pancasila. Rancangan Sultan Hamid II akhirnya diresmikan Pemakaiannya dalam sidang Kabinet RIS. Ketika itu gambar bentuk kepala Rajawali Garuda Pancasila masih “Gundul” dan “tidak berjambul”, seperti sekarang.
          Presien Soekarno kemudian memperkenalkan untuk pertama kalinya lambang negara kepada Khalayak umum di Hotel Des Indes Jakartavpada 15 Februari 1950.
         Atas masukan Presiden Soekarno kepala burung Rajawali Garuda Pancasila yang Gundul menjadi Berambut, bentuk cakar kaki yang mencengkeram pita dari semula menghadap kebelakang menjadi menghadap ke depan.

         20 Maret 1940 bentuk final lambang Negara yang telah diperbaiki mendapat disposisi Presiden Soekarno. Sultan Hamid II menyempurnakan bentuk final gambar lambang negara, dengan menambahkan skala ukuran dan data warna gambar lambang negara.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar