Sejarah Pasca Kemerdekaan

A.    Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

·         18 Agustus – PPKI membentuk pemerintahan sementara dengan Soekarno sebagai presiden dan Moh.Hatta sebagai Wakil Presiden. Piagam Jakarta yang memasukan kata “islam” di dalam sila pancasila, dihilangkan dari Mukadimah konstitusi yang baru. RI yang baru lahir terdiri dari 8 provinsi (Sumatera, Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil.

·         22 Agustus – Jepang mengumumkan bahwa mereka menyerah di depan umum di jakarta. Jepang Melucutu senjata, membubarkan PETA dan Heiho.

·         23 Agustus – Soekarno mengirimkan pesan Radio pertama ke seluruh negeri Indonesia.

·         29 Agustus – Rancangan Konstitusi bentukan PPKI yang telah di umumkan pada tanggal 18 Agustus, ditetapkan sebagai UUD 1945. Soekarno dan Hatta resmi di angkat sebagai Presiden dan Wakil Presiden. PPKI lalu berubah nama menjadi KNIP ( Komite Nasional Indonesia Pusat ) sebagai lembaga sementara sampai pe,ilu di laksanakan.

·         23 Agustus 1945 – Tentara Belanda mendarat di sabang Aceh.

·         15 September 1945 – Tentara Sekutu tiba di jakarta, ia di dampingi Dr.Charles van der plas, wakil Belanda pada sekutu. Kehadiran sekutu di boncengi NICA (Netherland Indies Civil Administration – [Pemerintahan Sipil Hindia Belanda) di pimpin oleh Dr.Hubertus J. Van Mook

.

B.     Dampak Pendudukan Jepang dalam Berbagai Aspek Kehidupan Bangsa Indonesia

1.      Aspek Politik

Kebijakan Dai Nippon (pemerintsh Militer Jepang) adalah melarang semua rapat dan kegiatan politik. Tanggal 20 Maret 1942, dikeluarkan peraturan yang membubarkan semua Organisasi plitik dan semua bentuk perkumpulan. Tangggal 8 september 1942 dikeluarkan UUD No. 2 Jepang mengendalikan seluruh Organisasi Nasional.

Jepang melakukan Propaganda untuk menarik simpati bangsa Indonesia, denngan cara:

·         Menganggap jepang sebagai saudara tua bangsa Asia (Hakko Ichiu)

·         Melancarkan semboyan 3A (jepang pemimpin, jepang cahaya, jepang pelindung Asia)

·         Melancarkan simpati melalui pendidikan berbentuk Beasiswa Pelajar

·         Menarik simpati Umat Islam untuk melakukan ibadah Haji

·         Menarik simpati organisasi Islam MIAI

·         Melancarkan politik Dumping

·         Mengajak bergabung tokoh-tokoh perjuangan nassional, (ir. Soekarmo, Drs. M. Hatta, serta Sutan Syahrir,dengan cara membebaskan tokoh tersebut dari penahanan Belanda)

Selain propaganda, jepang melakukan tindakan nyata berupa pembentukan badan-badan kerja sama:

·         Putera (Pusat Tenaga Rakyat). Tujuannya membujuk kaum nasionalis sekuler dan intelektual agar menyerahkan tenaga dan pikirannya untuk mengabdi kepada jepang.

·         Jawa Hokokai (Himpinan Kebaktian Jawa) organisasi sentral terdiri atas berbagai macam profesi (dokter, pendidik, kebaktian wanita pusat, dan perusahaan).

Sistem autarki (daerah yang harus memenuhi kebutuhan sendiri dan kebutuhan perang). Di terapkan di setiap wilayah ekonomi. Jawa di bagi menjadi 17 daerah, sumatera 3 daerah, dan Meinsefu (daerah yang diperintah angkatan laut) 3 daerah. Daerah Hindia Belanda terbagi 3 daerah pemerintahan militer:

·         Daerah Bagian Tengah (jawa, madura dikuasai oleh tentara ke enam belas dengan kantor pusat di batavia)

·         Bagian Barat (sumatera, kantor pusat di bukit tinggi dan dikuasai oleh tentaa kedua puluh lima)

·         Bagian timur (kalimantam, slawesi, Nusantara, Maliku, dan Irian Jaya dibawah kekuasaan armada selatan kedua berpusaty di Makassar)

Untuk mempermudah Pengawasan, dibentuk 3 pemerintahan Militer:

·         Pembentukan Angkatan Darat/Gunseibu

·         Pembentukan Angkatan Darat/Rikiyun

·         Pembentukan Angkatan Laut/Kaigun

2.      Aspek Ekonomi dan Sosial

Sistem pengaturan ekonomi yang di berlakukan jepang adalah:

·         Kegiatan ekonomi di arahkan untuk kepentingan perang. Seluruh SDA dan bahan mentah di gunakan untuk untuk industri yanag mendukung mesin perang

·         Jepang menerapkan:

a.       Sistem pengawasan ekonomi secara ketat dengan sanksi perlanggaran yang sangat berat;

b.      Pengendalian harga untuk mencegah meningkatnya harga barang.

c.       Monopoli tebu dan gula,pemaksaan menanam pohon jarak dan kapas pada lahan pertanian dan perkebebunan merusak tanah.

·         Menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki (memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatan parang).

3.      Aspek Kehidupan Militer

Memasuki tahun kedua pendudukannya (1943), jepang semakin intensif mendidik dan melatih pemuda-pemuda indonesia di bidang militer. Hal ini disebabkan situasi di medan pertempuran (Asia-Pasifik) semakin menyulitkan jepang, mulai dari pukulan sekutu pada pertampuran laut di Midway (Juni 1942) dan sekitar laut karang (Agustus 1942-Februari 1943). Kondisi ini diperparah dengan jatuhnya Guadalacanal yang merupakan basis kekuatan Jepang di Pasifik (Agustus 1943).

Jepang melakkuka Konsolidasi kekuatan dengan menghimpun kekuatan dari kalangan pemuda dan pelajar indonesia sebagai tenaga potensial yang akan diikutsertakan dalam pertempuran menghadapi sekutu.

4.      Dampak Positif dan Negatif Pendudukan Jepang di Indonesia

Dampak positif:

·         Bahasa ndonesia di perbolehkan sebagai bahasa komunikasi nasional dan menyebabkan bahasa indonesia mengukuhkan diri sebagai bahasa nasional.

·         Dalam bidang ekonomi didirikannya kumlay. Yaitu koperasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama.

·         Mendirikan sekolah-sekolah.

·         Pembentukan strata masyarakat hingga tingkat paling bawah, yaitu Rukun Tetangga (RT) atau Tonarigumi.

·         Di perkenalkan suatu sistem baru bagi pertanian, yaitu line system (sistem pengaturan bercocok tanam secara efisien) yang bertujuan meningkatkan produksi pangan.

·         Dibentuknya BPUPKI dan PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dari sini munculah ide Pancasila.

·         Melatih dan mempersenjatai pemuda indonesia demi kepentingan jepang pada awalnya, tetapi para pemuda menggunakannya sebagai modal perang.

·         Dalam pendidikan, dekenalnya sistem Nipon sentris dan diperkenalkannya kegiatan upacara dalam sekolah.

Dampak Negatif:

·         Penghapusan semua Oprganisasi Politik

·         Romusha

·         Krisis Ekonomi yang sangat parah karena di salurkannya uang penduduk secara besar-besaran sehingga menyebabkan terjadi inflasi.

·         Self Sufficiency menyebabkan terputusnya hubungan antar daerah.

·         Pembatasan Pers sehingga tidak Independen.

·         Terjadinya kekacauan situasi dan kondisi yang parah (perampokan, pemerkosaan, dll).

·         Pelarangan tergadap buku-buku berbahasa belanda dan Inggris yang menyebabkan pendidikan yang lebih tinggi terasa mustahil.

·         Hanya guru yang dipekerjakan sebagai pejabat-pajabat pada masa itu yang menyebabkan kemunduran standar pendidikan yang sangat tajam.

C.    Politik dan Pemerintahan

Indonesia menjalankan sistem pemerintahan republik Presidensial multi partai yang demokratis. Sistem politik Indonesia didasarkan pada Trias Politika, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif di pegang oleh MPR. Lembaga Eksekutif berpusat pada Presiden, wakil Presiden, dan Kabinet. Kabinet di Indonesia adalah presidensial sehingga para menterri bertanggung jawab kepada presiden dan tidak mewakili partai politik yang ada di parlemen.

Lembaga Yudikatif sejak masa reformaasi dan Amandemen UUD 1945 dijalankan oleh Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi, termasuk pengaturan Administrasi para Hakim. Meskipun demikian, keberadaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tetap di pertahankan.

1.      Pembagian Administrasi

Indonesia saat ini terdiri atas 33 Provinsi, lima diantaranya memiliki status yang berbeda. Privinsi dibagi menjadi 399 kabupaten dan 998 kota yang dibagi lagi menjadi kecamatan dan dibagi lagi menjadi kelurahan, desa, gampong, kampung, nagari, pekon, atau istilah lain yang diakomodasi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah. Tiap Provinsi memiliki DPRD Provinsi dan Gubernur, sementara Kabupaten memiliki DPRD Kabupaten memiliki DPRD kabupaten dan Bupati, Kota memiliki DPRD Kota dan Walikota, di pilih langsung oleh Rakyat melalui Pemilu dan Pilkada. Jakarta tidak terdapat DPR Kabupaten atau Kota karena Kabupaten Administrasi dan Kota Administrasi di Jakarta bukan Daerah Otonom.

2.      Geografi dan Sumber Daya Alam

Indonesia adalah negara keplauan di Asia Tenggara yang memiliki 17.504 pulau besar dan kecil, sekitar 6.000 di antaranya tidak berpenghuni, yang menyebar sekitar Khatulistiwa, yang memberikan cuaca Tropis. Posisi Indonesia terletak pada kordinat 6 derajat LU-11 derajat 08 LS dan dari 95 derajat BT-141 derajat 45’BT, serta terletak di antara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia/Oseania.

Wilayah indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Luas daratan adalah 1.922.570 km dan luas parairannya 3.25.483 km. Batas wilayah Indonesia diukur dari kepulauan dengan menggunakan terirorial laut: 12 mil laut serta zona ekonomi eksklusif: 200 mil laut, searah penjuru mata angin.

3.      Ekonomi

                     Sistem ekonomi indonesia awalnya didukung dengan diluncurkannya Oeang Reopublik Indonesia (ORI) yang menjadi mata uang pertama indonesia, yang selanjutnya berganti menjadi Rupiah.

                     Pada masa pemerintahan Orde Lama, Indonesia tidak seutuhnya mengadaptasi sistem ekonomi kapitalis, tetapi memadukannya dengan nasionalisme ekonomi.

Pemerintahan Orde Baru segera menetapkan disiplin ekonomi yang bertujuan menekan inflasi, menstabilkan mata uang, penjadwalan ulang utang luar negeri, dan mencari bantuan dan investasi asing. Pada Era 1970-an harga minyak bumi yang meningakat menyebabkan melonjaknya nilai ekspor, dan memicu tingkayt pertumbuhan ekonomi rata-ratayang tinggi sebesar 7% antara tahun 1968 sampai 1981.

D.    Indonesia (1998-2005)

                           Era reformasi di Indonesia dimulai pada pertengahan tahun 1998. Tepatnya saat presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan wakil Presiden B.J Habibie.

                           Krisis Finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidak puasan Masyarakat terhadap pemerintahan Soeharto menyebabkan demonstrasi besar-besaran.

                           Pemerintahan Soeharto semakin di sorot setelah tragedi Trisakti 12 Mei 1998 yang memicu kerusuhan Mei 1998 sehari kemudian.

·         Tahun 1998 Krisis Ekonomi dan Kerusuhan Mei 1998.

·         Tahun 1999 kekerasan etnis/agama terjadi di malauku, pemisahan timor-timur menjadi negara merdeka melalui referendum yang di sponsori oleh PBB, konflik antar pro-kemerdekaan dan pro-indonesia, pemilu 1999 (pemilihan yang bebas diselenggarakan di indonesia, Dll.

·         Tahun 2001, 29 januari ribuan demonstran  berkumpul di gedung MPR dan meninta Gus Dur untuk mengundurkan diri dengan tuduhan korupsi dan ketidakkompetenan. Juli, pengangkatan Megawati Soekarnoputri sebagai presiden melalui sidang istimewa MPR pada 23 Juli 2001, Megawati resmi menjadi presiden ke05 Indonesia,

·         Tahun 2002, pemerintah meresmikan komisi pelanggaran HAM untuk memeriksa dugaan pelanggaran HAM pada Pemisahan Timor-timur 1999, Irian Jaya diberi kekuasaan otonom oleh Jakarta dan diperbolehkan berganti nama menjadi Papua., Timor-timur bekas provinsi termuda indonesia resmi Merdeka denga nama Timur Leste, Dll.

·         Tahun 2004, pemilihan Umum Anggota DPR,DPD, dan DPRD indonesia 2004, pemilihan parlementer dan daerah, Dll.

·         Tahun 2005, 28-31 Maret-Kongres II PDI-P berlangsung di Denpasar, Bali dan dijadwalkan berakhir tanggal 2 April. Megawati Soekarnoputri terpilih secara aklamasi untuk kembali memimpin PDI-P untuk periode 2005-2010, Dll.